Kumpulan Berita Gumi Selaparang Minggu ke IV Oktober 2009

SCBS Lombok: — Kumpulan Berita Gumi Selaparang Minggu ke IV Oktober 2009:

  • Dinas KPPA Lotim Optimis Target PBB 2009 tercapai
  • Dishubkominfo Lotim, Siap Capai Target PAD 100%
  • 1 Nopember, CTKI Harus Kantongi Ijin Pindah Kerja ke Luar Negeri
  • BPR LKP Lotim Salurkan Kredit Masyarakat 26,3 Milyar
  • Prasasti, Tandai Konsolidasi PD.BPR NTB Lombok Timur
  • 70 Persen Dana Pembangunan Dari Pajak
  • Tak Penuhi Target PBB, ADD Ditambah

===

Dinas KPPA Lotim Optimis Target PBB 2009 tercapai

Kabupaten Lombok Timur, untuk tahun anggaran 2009 dibebani target pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 6.692.000.000 rupiah lebih, dan target SKB tiga menteri sebesar 6.265.000.000 rupiah lebih. Ini dikatakan salah seorang pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (KPPA) Lombok Timur, Jayadi, S.Sos di ruang kerjanya (30/10).

Berdasarkan laporan Bank dan bukti setor dari Petugas Penerima setoran (PPS) Kecamatan. “ Setiap Jum’at, PPS menyampaikan laporan kepada kami”, tandasnya, sembari mengungkapkan keyakinannya, untuk raih target PBB 2009 100%. Salah satu alasan optimisme jayadi itu, beberapa perusahaan besar seperti tambak udang, tambak mutiara di Sambelia dan kecamatan lain menjanjikan pembayaran PBB pada Minggu II Nopember ini.

Dijelaskan, jatuh tempo pembayaran PBB di Kabupaten Lombok Temur sebenarnya pada 30 September 2009, tetapi Pemkab Lotim telah mengajukan penundaan jatuh tempo kepada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya di Mataram, dan telah disetujui. Setelah dilakukan perubahan, maka jatuh tempo pembayaran PBB di Lombok Timur kini, pada tanggal 30 Nopember 2009.

Sampai dengan 23 September 2009, tercatat tiga kecamatan memperoleh PBB tertinggi, yakni Kecamatan sakra Timur 105,11%, disusul Swela dan Sakra Barat dengan perolehan 96,25% dan 95,35%. Sementara kecamatan yang bertengger pada nomor paling buncit, Kecamatan Pringgabaya dengan capaian hanya 58,26%. (Hubkominfo)

Dishubkominfo Lotim, Siap Capai Target PAD 100%

Sebagai salah satu pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika optimis untuk mencapai target tahun 2009, sebesar 956.950.000 rupiah. Pasalnya, hingga September 2009, realisasi dan sudah disetor ke kas daerah mencapai 784.869.546 rupiah (82,02%).

Koordinator Tim Peningkatan PAD Lotim pada Dishubkominfo, Drs. Nuso Pranoto, menyatakan optimismenya untuk menapai target PAD 100%, bahkan bisa melampaui, setelah melihat potensi dan kelancaran pemungutan pada beberapa retribusi dan lain-lain PAD yang sah.

Kendati demikian, melalui stafnya, Selamet, Nuso, mengakui adanya kendala dalam pemungutan akibat beberapa perkembangan. Ia mencontohkan berkurangnya angkutan umum serta banyaknya mutasi angkutan umum ke plat hitan (kendaraan pribadi-red). Selain itu, dalam tahun ini tidak ada penambahan trayek, yang ada hanya peremajaan trayek. Karena itu, Ia pesimis target dari pungutan ini akan mencapai target. Selamatpun belum bisa menjamin pemungutan capaian target PAD dari retribusi pelayanan kepelabuhan karena adanya berbagai kendala.

Menguraikan capaian target PAD pada masing-masing sub pungutan retribusi, disebutkan retribusi parkir tepi jalan 88,97%, retribusi pengujian ranmor 86,16%%, retribusi terminal 58,91%, retribusi tempat parkir khusus 71,48%, retribusi pelayanan pelabuhan 66,30% dan retribusi penyeberangan air 91,73%. Sementara dari PAD lain-lain yang sah, antara lain penerbitan kartu kendaraan 56,40%, ijin penutupan jalan 28%, pendapatan dari ASDP Labuah Lombok 85,71%, Kendaraan tidak bermotor 51,35% dan ijin operasional TV Kabel 53,35%. (Hubkominfo)

1 Nopember, CTKI Harus Kantongi Ijin Pindah Kerja ke Luar Negeri

Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) asal Lombok Timur yang hendak bekerja di Luar Negeri, sejak 1 Nopember 2009, disyaratkan untuk mengantongi ijin pindah kerja ke Luar Negeri . Ini dikatakan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT) Lombok Timur, Drs. H. Sirman, ketika berbicara usai senam pagi PNS Lotim, di Lapangan GOR Selong (30/10).

Menurut H. Sirman, ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Lombok Timur. Secara teknis, implementasi kebijakan ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten. Untuk efektifitas pemberlakuan peraturan ini, akan ditertibkan dalam pengurusan paspor.

TKI, tandas Sirman, merupakan salah satu solusi dalam upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran. Karena itu Dinas STT, berusaha membantu memudahkan pengurusan dokumen, salah satu contoh, menggratiskan kartu kuning. Sampai saat ini, pihak STT telah memberikan rekomendasi pemberangkatan TKI ke berbagai Negara, mencapai hampir 15.000 orang.

Pemasukan Devisa TKI juga selama ini cukup besar. Kalau dibandingkan dengan APBD Lombok Timur sebesar 754 miliar lebih, remitten (penerimaan dari jasa pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri-red) dari gaji para TKI lebih dari 162 miliar, atau 22% dari besar APBD Lombok Timur. Belum lagi yang dibawa langsung oleh TKI, ketika pulang.

Menyinggung banyaknya TKI bermasalah dan bahkan banyak yang dideportasi dari Negara tempatnya bekerja, Sirman, menghimbau CTKI untuk berlangkat secara legal dan mengikuti prosedur yang ada. Meski demikian, Ia mengaku sering dikalahkan oleh calo-calo TKI yang memberikan iming-iming kepada CTKI.

Tahun ini saja, ungkapnya, lebih dari 200 orang TKI asal Lombok Timur yang dideportasi. Ini memprihatinkan, karena mereka berangkat dengan mengorbankan materi dalam jumlah banyak, namun pulang tak membawa apa-apa.(Hubkominfo)

BPR LKP Lotim Salurkan Kredit Masyarakat 26,3 Milyar

ini keberadaan delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LKP di Lombok Timur telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian modal kegiatan ekonomi produktif masyarakat pedesaan, yang selama ini belum bisa mengakses Bank Umum. Selain itu, Nampak trend cukup bagus dari perkembangan asset.

Pada tahun buku 2007 besar asset mencapai 28,7 Milyar rupiah meningkat sebesar 28,11 persen pada tahun 2008 sehingga asset menjadi 36,7 milyar rupiah. Sementara dana yang dihimpun dari masyarakat juga meningkat dari 9,6 miliar rupiah pada tahun buku 2007 menjadi 15,3 miliar pada tahun buku 2008. Demikian pula denga kredit yang disalurkan ke masyarakat, meningkat dari 21,6 milyar menjadi 26,3 milyar rupiah. Ini diungkapkan Bupati Lombok Timur, diwakili Sekda H. Lalu Nirwan, SH., pada lounching PD. BPR NTB Lombok Timur, di Pancor Trade Center (PTC).

Dengan adanya peningkatan dana pihak ketiga serta kredit yang disalurkan, papar Nirwan, BPR LKP mengalami peningkatan laba yang cukup signifikan pada tahun buku 2008 yakni mencapai 61 persen. Pada tahun buku 2007, laba mencapai 1,8 milyar rupiah dan menjadi 2,9 milyar pada tahun 2008. Khusus untuk tahun 2009, hingga bulan September, laba bersih lembaga tersebut sudah mencapai 2,77 milyar rupiah.

Disamping itu, Nirwan, mengakui, meningkatnya berbagai indicator itu, diiringi peningkatan kemampuan BPR-LKP dalam menekan NPL (kredit macet-red) yang menjadi indicator sehatnya lembaga keuangan. NPL BPR LKP, sebutnya mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir dari 16,44% tahun 2006 menjadi 12,20% tahun 2007 dan menurun lagi tahun 2008 menjadi 10,08%. Meskipun masih jauh dari standar NPL, yakni 5% untuk kategori lembaga keuangan yang benar-benar sehat, namun hal tersebut patut disyukuri, imbuhnya.

Sebagai salah satu pemegang saham, ujar Nirwan, Pemkab Lotim pada tahun 2009, mengalokasikan dana penyertaan modal sebesar 2 milyar rupiah. Selanjutnya, Ia berharap agar Pemprop NTB kembali memberikan dukungan penyertaan modal setelah dua tahun terakhir vakum. Modal yang dimili sebesar 12,7 milyar saat ini, 47% berasal dari Pemprop NTB, 53% lainnya dari Pemkab Lotim.

Kepala KBI (Kantor Bank Indonesia) Mataram, Tri Dharma, menghibau agar lembaga keuangan yang di louncing dapat menjadikan dana yang dihipun dari masyarakat sebagai modal sanding. Diharapkannya, Bank untuk tidak terlalu tergantung dari modal yang diberikan oleh pemerintah, tetapi mengupayakan bekerja dari dana masyarakat. Lombok Timur, katanya, memiliki potensi yang sangat besar baik untuk penarikan dana maupun penyaluran kredit. Karena itu, dihimbaunya lembaga keuangan untuk menjemput bola.

Ia mencermati terjadinya penurunan asset pada dua BPR LKP Lombok Timur pada tahun 2008 sampai September 2009, yakni LKP Montong Betok dan Paokmotong agar menjadi perhatian Direksi untuk dibenahi. Menyinggung manfaat konsolidasi lembaga keuangan, Ia menyebutkan peningkatan economic of scale, mengurangi hambatan birokrasi yang berdampak terhadap efisiensi biaya operasional, modal semakin besar sehingga meningkatkan kemampuan pembiayaan, perluasan jaringan kerja dan penetrasi pasar untuk mendorong sector riil dan UMKM, mengurangi dampak resiko kredit, dan penguatan internal dalm rangka mengembangkan sumberdaya manusia.

Sedangkan dari PD. BPR NTB Lombok Timur, di wakili Mutawally, menyampaikan beberapa program untuk mencapai visi lembaganya, yakni memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terarah melalui system jaringan ONLINE baik dalam kegiatan Founding maupun Landing untuk meningkatkan kemampuan usaha, terutama sector UMKM. Selain itu juga menurunkan suku bunga kredit agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan dapat bersaing secara sehat dengan lembaga keuangan lainnya, serta membangun kemitraan dengan berbagai lembaga bisnis dan instansi terkait yang ada di NTB.(Hubkominfo)

Prasasti, Tandai Konsolidasi PD.BPR NTB Lombok Timur

TGH. Zainul Majdi, diwakili Asisten III Setprop NTB, Lalu Sanusi, MM., Rabu (28/10) menandatangani prasasti, pertanda konsolidasi PD. BPR NTB Lombok TImur di lounching. Peristiwa itu disaksikan Kepala Kantor Bank Indonesia Mataram, Sekda Lotim mewakili Bupati, Muspida Lombok Timur, para pejabat teras BPR Lombok Timur serta ratusan undangan lainnya.

Usai menandatangani prasasti Gubernur, melakukan pengguntingan pita kantor PD BPR, dan meninjau fasilitas kelengkapan dan ruang kerja. Lembaga Keuangan yang di lounching tersebut merupakan hasil penggabungan delapan PD. BPR di Lombok Timur. Selain Lombok Timur, Pemprop NTB juga telah melakukan konsolidasi di dua kabupaten, yakni PD. BPR Lombok Tengah dan PD. BPR Sumbawa. PD BPR di daerah lainnya di NTB juga sedang dipersiapkan untuk itu.

Lounching itu, bertujuan untuk menjadikan PD. BPR Lombok Timur sebagai lembaga keuangan yang besar dan kuat secara financial dan manajerial sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

JIka sebelum di lounching mampu mebiayai kurang lebih 20.000 nasabah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) atau sekitar 65% dari total pembiayaan, dan setelah dilounching diharapkan mampu meningkatkannya menjadi 99% dari total pembiayaan yang dibutuhkan UMKM.

Menurut Gubernur, melihat jangkauan PD. BPR yang begitu luas dan menyentuh masyarakat kecil, peran PD BPR dalam mengembangkan UMKM sangat diperlukan agar kesulitan dana UMKM untuk mengembangkan usaha dapat diatasi, sehingga lembaga usaha rakyat itu berdaya saing. Diingatkannya, agar jajaran PD BPR tidak berpuas diri dengan keberhasilan selama ini, karena harus menghadapi krisis keuangan global serta pesaing-pesaing baru dari lembaga keuangan sejenis serta Bank Umum lainnya.

Karena itu, untuk terus eksis dalam pembangunan perekonomian masyarakat di tengah gejolak yang ada, dibutuhkan upaya seperti pengelolaan manajemen lebih professional, transparan dan harus mampu melakukan “migrasi” dari kultur birokrasi yang kental menuju kultur korporasi yang mengedepankan Good Corporate Governance.

Selain itu, papar Gubernur, PD BPR juga harus melakukan usaha-usaha penyehatan perbankan dan segera menindaklanjuti penemuan penyalahgunaan keuangan perbankan secara tidak sah oleh karyawan, pengurus, maupun pihak-pihak lain serta segera mengambil langkah penyelamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, PD. BPR, juga dituntut untuk memiliki core bussines yang pas, terukur, dan terarah, strategi bisnis serta visi-misi yang jelas sesuai perkembangan perekonomian saat ini.

Hal yang terpenting, lanjut Gubernur, meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi serta langkah langkah yang dianggap perlu antara pemerintah NTB dan Pemerintah Kabupaten, terhadap berbagai kendala ataupun kesulitan yang dihadapi oleh pengelola PD. BPR NTB Lombok Timur sehingga perlu peningkatan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus yang kegiatan operasionalnya didukuhng dengan dana pembinaan sebesar 6% dari laba bersih yang telah ditetapkan. (Hubkominfo).

70 Persen Dana Pembangunan Dari Pajak

Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

Sumber utama penerimaan Negara saat ini berasal dari pajak dan sebagian besar kegiatan pembangunan termasuk untuk gaji dibayar dari pajak. Sebelumnya, ongkos pembangunan banyak dibiayai dari hasil minyak, tapi lambat laun hasil minyak kurang sehingga diperlukan sumber pendapatan lain.

Di Indonesia saat ini sekitar 70 persen biaya pembangunan dari pajak, padahal tax rasio wajib pajak sekitar 12 persen. Sementara tingkat kepatuhan membayar pajak hanya 27 persen dari wajib pajak yang terdaftar. Padahal di Negara-negara maju pajak merupakan penerimaan Negara paling besar dan potensial.

Demikian antara lain dipaparkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, DJP Nusa Tenggara Ahdiyat Jatmika, pada acara Media Gathering dengan Wartawan media cetak dan elektronik, di Mataram Selasa Malam 27 Oktober.

Diakuinya, sosialisasi yang dilakukan pihaknya masih kurang dan peran media dinilainya sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ahdiyat juga meminta kepada pers turut mengawasi petugas pajak yang melakukan penyelewengan. [selvi/Hubkominfo

Tak Penuhi Target PBB, ADD Ditambah

Lebih dari limapuluh persen Desa di Lombok Timur belum mencapai target realisasi PBB yang telah ditetapkan tahun 2009 ini. Karena itu bagi Desa-desa tersebut ADD untuk tahap kedua belum akan dicairkan. Sebab dana tersebutlah yang digunakan sebagai dana pembangunan, mengingat system pembiayaan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimana pencairan ADD akan sangat bergantung pada Prosentase raihan PBB desa bersangkutan.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur , H. syirhan.

Sebelumnya Bupati Lombok Timur telah pula melayangkan surat teguran kepada Camat hingga Pembantu Juru Pungut atau Sedahan yang realisasinya masih dibawah lima puluh persen. Upaya ini dilakukan guna mendorong peningkatan realisasi PBB di Wilayah bersangkutan.

Syirhan menolak rendahnya realisasi PBB ini disebabkan keterlambatan SPPT yang terjadi pada tahun 2009. SPPT tahun 2009 baru disampaikan pada april padahal biasanya sudah disampaikan bulan Januari. Menurutnya lokasi objek pajak yang berbeda dengan pemiliknya, serta adanya kebiasan mansyarakat yang membayarkan pajaknya usai panen palawijaya juga menjadi peyebab factor lain. Kecuali itu masih terdapat pula SPPT bermasalah. [selvi/Hubkominfo

Sumber: http://www.lomboktimurkab.go.id

  • Bank Syariah Mandiri Mataram Lombok Tempati Kantor Baru
  • 1518 (37%) Siswa SMA/MA/SMK di Sumbawa NTB Tidak Lulus UN
  • Bandara Internasional Lombok (BIL) Jalani Pengkajian dan Uji Kelayakan
  • Rp214,5 Miliar Dana Bagi Siswa Kurang Mampu di NTB
  • Perjanjian Investasi EMAAR Properties di Lombok Kadaluwarsa
  • NTB Belum Menikmati Nilai Tambah Sektor Pertambangan
  • 2010: Sebanyak 2.235 Guru di NTB Disertifikasi
  • Lombok Hotels and Accommodations
  • Info Lokasi ATM di Lombok Timur NTB
  • 12 Tersangka Kasus Sekotong Intensif di Periksa
  • Satu Tersangka Perampok Sekotong Selamat
  • Dua Perampok di Bantai Dalam Sel Polsek Sekotong Lombok
  • 133 Honorer Lombok Tengah Terima SK CPNS
  • Telkomsel Kerjasama NSP Musik Lokal NTB
  • Hari Ini CPNS Baru Pemprov NTB Terima SK
  • Buku Sekolah Elektronik Gratis untuk Siswa Miskin NTB
  • Mayat Siti Marsifah Mengapung di Perairan Lombok
  • English Contest Smansasel East Lombok
  • Tunjangan Guru Non-PNS NTB Naik Fantastis
  • Beras Naik, Isu Ganyang China Merebak Sumbawa NTB
  • KTP Berbasis NIK Berlaku Mulai 1 Januari
  • Dua Buah Pulau di Lombok Timur Tenggelam
  • Pemkab Lombok Timur, Sediakan Area Hot Spot GRATIS
  • Kumpulan Berita Gumi Selaparang Lombok Des Minggu ke-II
  • SK CPNSD Lombok Timur, diupayakan 1 Januari
  • BPS Butuh 3000 Orang Petugas Sensus Penduduk Lombok Timur
  • Mantan Direktur RSUD Selong Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes
  • Panitia CPNSD Lotim Jamin Hasil Obyektif
  • Website Pemda Lotim Umumkan Hasil Tes CPNSD
  • Napak Tilas Jejak Pahlawan 21 November
  • Kumpulan Berita Gumi Selaparang Lombok Minggu ke IV Oktober
  • Ringkasan Berita Gumi Selaparang Lombok Minggu ke-III Oktober
  • BKD Lombok Timur Jamin Transparansi Rekrutmen CPNS
  • Ringkasan Berita Gumi Selaparang Lombok Minggu ke-II Oktober
  • Stok Darah Di PMI Cabang Selong Lombok sedang Kosong
  • Enam buah Rancangan Peraturan Daerah Lombok Timur siap di Sahkan
  • Pencanangan Desa Pemekaran Lombok Timur Ditunda
  • Menurun Angka Kemiskinan di Lombok Timur
  • Pertimbangan Penempatan PNS Baru Diangkat
  • About these ads

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 66 pengikut lainnya.